Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk menargetkan prevelensi stunting 14 persen di tahun 2024 ini. Untuk mewujudkannya, kuncinya adalah sinergi dan komitmen bersama seluruh stakeholder dalam pencegahan stunting di Kabupaten Nganjuk. 

Demikian disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna, saat membuka dan memberikan arahan pada kegiatan Penguatan dan Monitoring Evaluasi TPPS Kecamatan dan Desa, dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Selasa (9/7/2024) di Pendopo Andaru, Kelurahan Kramat, Kecamatan Nganjuk.

"Hari ini adalah bentuk komitmen dan langkah strategis kita dalam rangka intervensi serentak untuk pencegahan stunting di Kabupaten Nganjuk. Tujuannya untuk menekan prevalensi stunting menjadi empat belas persen," kata Sri Handoko Taruna.

Banyak faktor yang harus kita laksanakan untuk mewujudkannya, ungkap Sri Handoko, sehingga angka penurunan stunting meningkat, salah satunya melalui penguatan Tim Percepatan dan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat Kecamatan dan Desa. 

"Dan banyak stakeholder yang harus bekerja bersama untuk melakukan pencegahan itu," tegasnya.

Pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting ini tertuang di dalam Perpres 72 tahun 2021, tambah Sri Handoko. Ada lima poin di dalamnya yang harus kita perhatikan bersama.

"Yang pertama adalah strategi nasional percepatan penurunan stunting yang terdiri atas dua pilar. Kedua, pelaksanaan Perpres didukung rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko. Ketiga, Koordinasi penyelenggaran percepatan penurunan stunting oleh pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Keempat, pemantauan dari evaluasi dilakukan oleh tim percepatan penurunan stunting. Dan yang terakhir 20 target antara 71 keluaran atau output yang merujuk kepada strategi nasional percepatan penurunan stunting," bebernya. 

Ini yang harus kita pedomani bersama, lanjut Sri Handoko, menjadi perhatian dan penyemangat kita bersama, dan harus terus kita lakukan.

"Karena secara data di Posyandu, masih tergolong banyak bayi yang mengarah pada risiko stunting. Koordinasikan terus dengan seluruh stakeholder, termasuk Puskesmas melihat perkembangan-perkembangan bayi di Kabupaten Nganjuk," imbaunya.

Sementara itu, Nafhan Tohawi, Kepala Dinas PPKB, dalam laporannya menyampaikan, tahun 2023 prevalensi stunting di Kabupaten Nganjuk adalah 17,1 persen, sementara target yang ingin dicapai pemerintah adalah 14 persen pada 2024.

Oleh karena itu, diperlukan intervensi serentak bersama. Konvergensi berbagai program menjadi kunci memastikan program dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan secara optimal.

"Kerja kolaborasi berbagai pihak, antara OPD, Kecamatan hingga desa untuk intervensi stunting," tukasnya.

Banyak hal yang dapat dilakukan, kata Nafhan, salah satunya melalui rencana aksi dan evaluasi melalui Rapat Koordinasi (Rakor) pada setiap bulan. "Untuk memeroleh data yang akurat dan komperhensif. Untuk perbaikan program kedepan," terangnya.

Penguatan dan Evaluasi TPPS diikuti oleh TPPS tingkat Kecamatan dan Desa. Hadir Ketua TPPS Kabupaten Nganjuk, Nur Solelan, Staf Ahli Bupati, Asisten Setda Nganjuk, Kepala OPD terkait, Kemang, Camat dan Kepala Puskesmas. Serta perwakilan Kades dan Lurah dan koordinator penyuluh KB.